Jakarta – Angin segar berhembus dari Jl. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat. Setelah sekian lama menanti, akhirnya pemerintah tidak lagi mewajibkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) pada 15 kelompok sistem daftar penggolongan barang untuk produk kehutanan mebel, kerajinan kayu dan rotan (harmonized system).

Kebijakan itu akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang akan dikeluarkan dalam minggu ini. Regulasi ini merupakan perubahan dari Permendag No. 66 Tahun 2015 yang menggantikan Permendag No. 97 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Kebijakan tersebut disepakati dalam rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Daglu Kemendag adalah dalam rangka deregulasi Perubahan terhadap Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan pada 5 Oktober 2015. Rapat dipimpin oleh Plt. Dirjen Daglu, Karyanto Suprih dan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Kebijakan Daglu dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Arlinda Imbangjaya.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah melalui revisi Permendag No. 97 Tahun 2014 jo Permendag No. 66 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan adalah untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Dalam rangka revisi Permendag tersebut Kementerian Perdagangan mendengar dan mengakomodir semua usulan dari para pihak.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, AMKRI mengusulkan bahwa SVLK hanya diwajibkan untuk industri di sektor hulu, yaitu industri pengolahan kayu (wood working), industri panel kayu dan industri pulp and paper. Sementara industri mebel dan kerajinan berbasis kayu yang merupakan industri hilir tidak diwajibkan bersertifikat SVLK mengingat industri mebel dan kerajinan menggunakan bahan baku kayu dari sektor hulu yang ber-SVLK.

Pimpinan rapat menyetujui usul AMKRI dihapusnya kewajiban SVLK bagi industri mebel dan kerajinan dalam revisi Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan juga akan menghilangkan kewajiban eksportir produk kehutanan memiliki ETPIK.msj