INDUSTRY.co.id - Solo – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) secara resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus Gathering pelaku industri mebel dan kerajinan yang dilaksanakan pada 17 - 18 Maret 2022.

Adapun Rakernas HIMKI bertujuan untuk pengembangan dan penguatan industri mebel dan kerajinan nasional.

Gathering dan Rakernas dibuka oleh Sekretaris Jenderal HIMKI Heru Prasetyo dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur.

Dalam sambutannya, Abdul Sobur mengatakan, Rakernas ini sangat penting mengingat industri ini merupakan bantalan ekonomi yang kuat pada saat kondisi ekonomi seperti saat ini dan menjadi jalan keluar negara dalam penyerapan tenaga kerja.

Sampai saat ini, lanjut Sobur, industri mebel dan kerajinan tetap eksis dan menghasilkan devisa bagi negara di saat industri lain terkena imbas krisis, karena industri ini didukung oleh local content yang cukup besar.

"Pada masa pandemic, industri ini justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 30% untuk mebel dan 20% untuk kerajinan dibandingkan dengan tahun lalu," katanya.

Lebih lanjut, Sobur mengungkapkan bahwa HIMKI memiliki target ekspor USD5 miliar atau kurang lebih dua kali lipat dari realisasi ekspor pada tahun 2020. Dalam rangka memenuhi target ekspor tersebut maka dipastikan kedepan akan dibutuhkan kenaikan kapasitas produksi tambahan dan terkorelasi terhadap penambahan tenaga guna menopang target produksi untuk ekspor.

Namun demikian, jelas Sobur, masih adanya kebijakan kontraproduktif yang membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang diantaranya, kebijakan perluasan penampang kayu yang dapat diekspor dan masih adanya sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah.

"Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam karena untuk mengurus SVLK dan beberapa ijin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar," jelasnya.

"Sampai saat ini SVLK masih tetap berlaku untuk industri mebel dan kerajinan. Untuk itu, kalangan pengusaha yang bergerak di sektor industri mebel dan kerajinan yang tergabung di HIMKI terus meminta agar pemerintah segera menghapus SVLK untuk industri mebel dan kerajinan," tambah Sobur.

Di sisi lain, lanjut Sobur, sampai saat ini para buyer malah membutuhkan bahan baku kayu bersertifikat FSC yang sulit diperoleh, sehingga akhirnya dimungkinkan untuk melakukan pencampuran dengan kayu dari sumber lain dengan syarat dan ketentuan tertentu.

"FSC menetapkan, kayu bersertifikat FSC hanya boleh dicampur dari kayu yang bebas dari sumber yang tidak dapat diterima (unacceptable)," tutur Sobur.

Dalam Rakernas tersebut juga dibahas terkait peningkatan pangsa ekspor di negara-negara tradisional dan nontradisional antara lain, perlu adanya penambahan penyelenggaran pameran internasional di dalam negeri untuk menarik kunjungan buyer luar negeri ke tanah air (saat ini hanya IFEX).

"Agar citra produk mebel dan kerajinan nasional tetap eksis dan terus berkibar maka perlu kegiatan yang offensif dan masif melalui kegiatan mengikuti pameran bertaraf internasional," tutur Sobur.

"Selain itu, guna memahami perkembangan trend pasar “market intelegent” maka diperlukan kegiatan kunjungan ke pameran-pameran internasional di luar negeri," tambahnya.

Disisi lain, terbatasnya tenaga kerja siap pakai yang memiliki keahlian spesifik (bersertifikat) terutama keterampilan yang berbasis pada skill pengolahan kayu, rotan, bahan-bahan baku lainnya serta keahlian dalam hal IT dan manajerial yang dimiliki, masih menjadi kendala pertumbuhan industri ini.

"Untuk itu, perlu adanya program pendidikan dan pelatihan non-formal. Sampai saat ini masih adanya kesulitan yang dialami industri mebel dan kerajinan nasional untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan spesifikasi keahlian khusus dan tersertifikasi LSP," tutup Abdul Sobur.