JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengupayakan efektifitas dan efisiensi produksi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, salah satunya dengan ide pembangunan rumah produksi bersama atau factory sharing.

Khusus untuk tahun depan, KemenkopUKM menyiapkan lima piloting rumah produksi bersama, antara lain di Aceh untuk produk minyak atsiri, Sulawesi Utara untuk produk kelapa dan turunannya, Jawa Tengah untuk produk mebel, Nusa Tenggara Timur untuk produk daging sapi, serta Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk produk biofarmaka atau tanaman obat-obatan.

Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Hanung Harimba Rachman pada kegiatan 'Catatan Akhir Tahun : Refleksi 2021 & Outlook 2022' memastikan bahwa nantinya pengelolaan factory sharing tersebut akan dilakukan oleh koperasi dengan fasilitas yang akan dibangun oleh pemerintah.

"Kita harapkan pengelolaan dalam bentuk koperasi dan nanti akan dibantu oleh LPDB-KUMKM untuk pembiayaan. Sementara selain fasilitas, kita juga akan memberikan pendampingan dalam jangka waktu tertentu," sebutnya di Jakarta, Kamis (30/12).

Sesuai rencana, KemenkopUKM akan memulai operasional pilot project kelima factory sharing itu pada tahun depan. Hanung menegaskan bahwa factory sharing di lima daerah tersebut hanyalah sebagai role model yang diharapkan bisa direplikasikan dengan model pembiayaan yang mandiri.

"Jadi nanti tahun 2022, kita harapkan perlahan mulai tumbuh misalnya industri minyak wangi dari atsiri di Aceh, kemudian Jawa Tengah bisa menjadi sentra produksi mebel, dan lain sebagainya," kata Hanung.

Senada, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa lima factory sharing tersebut hanyalah sebagai piloting, namun bisa menjadi benchmark bagi koperasi yang ingin membangun rumah produksi bersama dengan bantuan dari LPDB-KUMKM.

"Jadi kalau Dana Alokasi Khusus (DAK) itu kita yang transfer ke daerah, tapi kalau factory sharing ini bisa dibangun juga oleh koperasi dengan pembiayaan yang mandiri," tambahnya.

Kelima factory sharing tersebut, tegasnya, dapat menjadi contoh nyata bagi koperasi-koperasi lain yang ingin membangun rumah produksi bersama demi efisiensi produksi pelaku UMKM dalam naungannya. Teten pun memastikan bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM akan membantu pembiayaan bagi koperasi.

Selain itu, MenkopUKM Teten Masduki juga telah meminta sejumlah kepala daerah agar jangan terlalu fokus membagikan alat-alat sederhana kepada pelaku UMKM, melainkan mengembangkan UMKM per klaster sesuai dengan potensi masing-masing kawasan, salah satunya lewat pembangunan rumah produksi bersama.

"Ini juga saya harap bisa lebih cepat kita bangun factory sharing untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM kita," papar Teten.

Korporatisasi Pangan

Pada kesempatan itu, Menteri Teten turut menegaskan bahwa program korporatisasi sektor pangan akan terus dilanjutkan. Ia terus mengajak para petani, peternak, dan nelayan agar saling berkonsolidasi dalam wadah koperasi.

Menurut Teten, hal tersebut tak lepas dari sisi market demand terhadap produk pangan, baik dari sektor kelautan atau holtikultura yang besar, namun tak sejalan dengan sisi produksi yang ia nilai masih lemah.

"Karena itu, kita juga punya konsep mengenai korporatisasi pangan. Lewat koperasi, tentu jadi solusi untuk memanfaatkan pasar yang sangat besar, baik dari sisi supply, kuantitas, ataupun kualitas," imbuhnya.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi pun menyebut konsolidasi petani, nelayan, dan peternak ke dalam entitas koperasi akan terus dilanjutkan pada tahun 2022 mendatang dengan pertimbangan sebagian besar petani memiliki lahan yang terbatas dan sempit sehingga sulit untuk masuk dalam skala ekonomi.

"Karenanya, harus dikonsolidasikan lewat koperasi agar kegiatan usahanya lebih memenuhi kelayakan ekonomi, produktivitas, dan juga meningkatkan daya saing," tambah Zabadi.

Untuk tahun 2021 ini, Zabadi menyebut pihaknya berhasil membentuk 40 koperasi modern di sektor pangan. Sedangkan untuk tahun 2022, KemenkopUKM mematok jumlah koperasi pangan modern akan bertambah 80 unit dari target koperasi modern secara keseluruhan, yakni 150 unit.

"Jadi, jelas bahwa 80 dari 150 koperasi modern akan kita prioritaskan untuk pengembangan korporatisasi sektor pangan," tandasnya.