TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen akan segera membangun Factory Sharing Pengrajin Mebel yang berada di Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Sragen.

Pemkab Sragen telah menyediakan dua bidang tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan Factory Sharing.

Yakni di tanah sawah seluas 7.000 meter dan 2 hektare.

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen akan segera membangun Factory Sharing Pengrajin Mebel yang berada di Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, Sragen.

Pemkab Sragen telah menyediakan dua bidang tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan Factory Sharing.

Yakni di tanah sawah seluas 7.000 meter dan 2 hektare.

Mendapatkan penjelasan tersebut Menkop dan UKM, Teten bersyukur dan berharap pembangunan bisa segera direalisasikan.

Meskipun baru akan dibangun tahun depan dengan anggaran senilai Rp 24,5 miliar, penggunaan aset Pemkab ini dikatakannya bisa meningkatkan nilai aset.

Menkop dan UKM, Teten mengatakan industri home decor salah satunya furniture di Jawa Tengah terlebih Sragen sudah cukup baik.

Namun selama ini produk buatan para UMKM standard mutu berbeda-beda.

Perbedaan mutu ini dikatakannya perlu meningkatkan standar mutu produk-produk furniture dengan membangun Factory Sharing ini.

Dengan factory Sharing ini dikatakan Menkop dan UKM pengrajin tidak perlu mempunyai alat sendiri-sendiri, para pengrajin bisa mengerjakan di factory ini.

Seperti ukuran kayu akan di standard sesuai industri, kemudian pengrajin tinggal merakit kayu yang telah diolah di Factory Sharing tersebut.

"Dengan cara ini akan lebih efisien, lebih murah, lebih ekonomis apalagi nanti dikelola oleh koperasi. Koperasi juga bisa intervensi dari pengadaan kayu," terang Teten.

Factory Sharing ini akan melibatkan sejumlah instansi sehingga dapat dirawat bersama.

Teten menjelaskan Factory Sharing ini menjadi program prioritas pihaknya.

Teten juga menyoroti terkait kelembagaan koperasi dalam Factory Sharing nantinya harus benar-benar kuat.

Pembiayaan akan disinergikan dengan bank dengan LPDP untuk koperasi.

Selain itu, workshop pendidikan kepada pengrajin harus mulai digalakkan karena mulai berkurang.

"Ini juga harus didukung oleh pengembangan produk, agar produk bisa mengikuti trend market. Kedepan, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, tidak harus konglomerasi," harapnya. (uti)