DN, Jakarta – Beberapa waktu lalu, Dewan Pimpinan Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (DPP JPIP) bersama Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mebel dan Kerajinan Indonesia (DPP HIMKI) menggelar Web-Seminar (Webinar). Topik yang diangkat dalam diskusi itu adalah ‘Aplikasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah Industri Furniture dan Industri Kayu Nasional’.

Lintong Manurung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan mengatakan Indonesia salah satu negara yang memiliki luas hutan terluas di dunia. Sayangnya, potensi yang ada ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, industri kayu olahan dan industri hilir Indonesia dalam pertumbuhannya, sudah lagi tidak dapat memberikan kontribusi yang nyata.

“Bahkan semakin terpuruk  dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Lintong dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (27/11/20).

Lanjutnya, masalah yang terjadi tak jauh dari penguasaan pasar dan teknologi oleh perusahaan multi nasional. Dan dapat mengatur, menetapkan harga bahan baku kayu dipasar internasional tinggi. Sehingga mengakibatkan industri kayu di sektor hulu lebih mengutamakan ekspor dibandingkan dengan menjual ke pasar dalam negeri.

Terutama  bahan menyediakan bahan baku untuk industri hilir kayu yang pada umumnya adalah UMKM, Industri hilir UMKM ini lebih sering mendapat bahan baku kayu dengan kualitas rendah. Bahkan industri Furniture yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa dan mendapat bahan baku dari hutan rakyat sering sekali mendapat hambatan administratif dan fisik.

Dia menilai, kebijaksanaan  pemerintah juga belum  terlalu memihak disektor industri furniture kayu  dan penguatan industri hilir kayu. Termasuk dalam memberikan perluasan penampang untuk ekspor kayu.  Serta penetapan SVLK, yang mengakibatkan berkurangnya supply bahan baku kayu didalam negeri dan meningkatkan biaya ekonomi bagi industri  furniture dan industri hilir kayu.

Kemudian, kebijakan pemerintah yang sarat peraturan dibidang kehutanan untuk menanggulangi pembalakan liar, mengakibatkan industri furniture dan industri hilir perkayuan tidak berkembang. Justru  berbiaya tinggi dan  tidak menarik untuk investasi.

“Padahal industri ini potensinya besar terhadap perekonomian nasional.  Mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dan penyumbang terbesar di sektor perkayuan untuk menghasilkan devisa dari ekspor,” jelasnya.

Disahkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Lintong berharap pemerintah bisa segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaannya. Berupa, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan pelaksanaan  perundang-undangan lainnya dapat disusun dengan tepat.

“Agar bisa tercipta iklim usaha yang lebih baik dan sehat untuk menarik investor, mengeliminir biaya ekonomi tinggi dan peningkatan daya saing industri nasional,” ujarnya.

Rekomendasi

Agenda webinar itu diikuti perwakilan pemerintah, anggota legislatif, pakar dan pelaku usaha bidang industri perkayuan nasional. Dengan narasumber, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari, yang diwakili oleh Rufi`ie, Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, yang diwakili Mediarman.

Lalu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, diwakili Priyo Tri Atmojo, Ketua Presidium HIMKI, Abdul Sobur. Sebagai Pembahas hadir 2 orang pakar dibidang industri perkayuan, yaitu Togu Manurung dan Petrus Gunarso dan acara diskusi dipimpin Lintong Manurung sebagai moderator.

Adapun hasil kesimpulan  dan rekomendasi dari diskusi tersebut diantaranya:

  1. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang tujuan utamanya adalah untuk pemberantasan illegal loging dan illegal trading, kurang tepat tepat kalau dibebankan secara wajib (mandatory) kepada Industri Furniture dan Industri Hilir kayu. Karena industri ini sudah mendapatkan bahan baku kayu dari industri di hulu nya yang sudah memiliki SVLK. Penerapan SVLK secara tegas, untuk pemberantasan pembalakan liar seharusnya cukup dilaksanakan oleh industri hulu perkayuan. Dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, taat azas, ekonomis dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan perdagangan secara nasional
  2. Jaminan dan kecukupan suplai bahan baku utama untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan usulan agar Pemerintah menetapkan regulasi, stop ekspor log, mengurangi luas pernampang kayu olahan yang dapat di ekspor, kewajiban penanaman kayu perkakas bagi pengelola HPH.
  3. Untuk peningkatan produksi dengan pengunaan teknologi terbaru dan ramah lingkungan, Pemerintah diharapkan dapat memberikan subsidi untuk pembelian mesin-mesin guna program revitalisasi dan modernisasi teknologi produksi.
  4. Untuk pengembangan desain dan inovasi produk untuk peningkatan daya saing produk, dengan usul untuk: mempermudah pengambilan sample produk di Bea dan Cukai, kolaborasi desainer-desainer global dan lomba desain dan pameran desain unggulan.
  5. Untuk dukungan pemasaran dan penetrasi pasar gobal, Pemerintah menyediakan gerai-gerai dan fasilitas pameran permanen. Terutama di negara-negara yang menjadi pasar utama seperti New York, Berlin, London, Qatar, Dubai, Shanghai, Tokyo.
  6. Untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, pemerintah harus mendukung program pendidikan dan latihan untuk mencetak ketrampilan SDM bersertifikat. Dengan keahlian IT, manajerial dan keahlian spesifik di Industri mebel dan kerajinan.
  7. Pemerintah mengembangkan Klaster atau Kawasan Industri Khusus Mebel dan Kerajinan, untuk menarik investor Asing terutama China sebagai Pemain utama dunia di Industri Furniture dengan tujuan ekspor ke US dengan memanfaatkan fasilitas GSP. Dengan UU Cipta Kerja yang baru ini, dapat bersaing dengan Vietnam yang merupakan eksportir no 2 terbesar Furniture dunia saat ini.
  8. Kebijaksanaan moneter dan fiskal yang diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan kemampuan dan daya saing industri furniture dan Industri hilir kayu ini adalah, penurunan suku bunga dan pengurangan tariff pajak,
  9. Vietnam dapat digunakan sebagai mitra dan satu negara yang sudah lebih dulu menetapkan dan melaksanakan Omnibus Law dan berhasil menarik investasi dan sukses meningkatkan kemampuan produk-produknya dipasar global. Faktor kesuksesan ini juga ditopang oleh keberhasilan Vietnam dalam penegakan hukum atas kasus korupsi dan praktek pungutan-pungutan liar yang merugikan dunia usaha.
  10. Perlu segera dilakukan sinergitas dalam penanganan issue produksi dan sustainability, supaya pasar yang sudah terbentuk harus dapat diisi oleh produksi yang berkelanjutan. Kementerian ditingkat pusat dan pemerintah daerah harus selalu melakukan komunikasi dan bersinergi. Terutama Kementerian LHK yang membina industri hulu perkayuan dan Kementerian Perindustrian yang membina industri hilir perkayuan.
  11. Membangun peluang investasi penanaman kayu perkakas di sektor hulu, utamanya dengan upaya untuk:
    • Memanfaatkan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terlantar dengan memberikan pendampingan dan pengelolaan kepada investor yang bersungguh-sungguh, dengan kerjasama dengan koperasi furniture untuk menjamin keberlanjutan supply bahan baku kayu jangka menengah dan jangka panjang
    • Mewajibkan HTI Pulp dan Kertas untuk menyediakan 5-10 % dari kawasannya untuk kayu perkakas dilahan yang dialokasikan bagi masyarakat setempat. (AH)