Pemerintah diminta menyelamtkan industry nasional seiring krisis ekonomi yang di sebabkan pandemic covid-19. Salah satu caranya dengan mengerem impor untuk pengadaan barang proyek pemerintah.

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengatakan “sejauh ini arus pemutusan hubungan kerja (PHK) tak terbendung dan banyak usaha yang tak berjalan

“jangan kami dibiarkan bertarung sendiri mengatasi utang kepada pemasok bahan baku dan bank, kekringan arus kas, gejolak tuntutat buruh,serta pajak yang tidak friendly. Beri kami pasar pemerintah dengan diskresi khusus. Jangan biarkan kami dihabisi produk impor dengan harga yang tidak rasional dan kualitas yang berstempel SNI,” ujar Sobur, Selasa (17/11/2020)

Sejauh ini, Realisasi kebijakan yang mengutamakan produsen dalam negeri sebagaimana termaktub dalam Perpes Tingkat kandungan Lokal Dalam negeri (TKDN) dinilai terkesan tidak optimal.

Pasalnya, dalam pengadaan barang proyek pemrintah selama ini masih lebih banyak menyerap barang impor, sehingga kian mengikis harapan pasar bagi industry nasional.

Sobur menjelaskan mayoritas pengusaha industry mebel dan kerajinan yang padat karya dan tersebar di banyak wilayah ikut gigit jari. Bantuan yang diharapkan tak kunjung tiba, namun stimulus pasar malah dilahap pemian impor.

Bahkan kata dia, untuk sekedar pengadaan kebutuhan sekolah di Indonesia hamper dipenuhi produk impor yang menguasai pasar mebel domestic.

“saya yakin, Presiden Jokowi paham kultur bisnis berbasis kayu yang beliau geluti sendiri selama puluhan tahun. Namun sayangnya potensi ekonomi dan konstituen politik yang pro pemerintah ini dibiarkan merana dan satu per satu mati,” kata dia.

Sementara itu, ekonomi INDEF Enny Srihartarti menilai rendahnya penyerapan produk dalam negri dalam pengadaan barang pemerintah dan BUMN, karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) sebagai pelaksana tidak melakukan penyesuaian atau perubahan dalam peraturannya.

“Seharusnya dengan kebijakan TKDN itu berarti kita bisa menerapkan Non Tarif Management atau NTM (Non Tarrif Measure) dan ini lumrah dilaksanakan berbagai negara di dunia untuk melindungi industry dalam negri mereka,” kata Enny.

Dia sangat menyayangkan kebijakan TKDN tidak di jalankan di tingkat pelaksanaanya. Keberadaan aturan-aturan yang dibuat LKPP tidak membuat pengadaan barang dalam proyek pemerintah maupun BUMN menyerap produk lokal secara maksimal.

Enny juga menyoroti pengelolaan neraca dagang yang menurutnya salam kelola, dimana pengawasan barang impor masih sangant lemah.

“impor tersebut harus diawasi secara ketat. Hanya impor untuk produk bahan baku atau bahan baku penolong yang berorientasi ekspor yang dipermudah, bukan sekadar untuk produk yang di pasarkan di domestic,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Presiden PT. Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia heru Santoso menuturkan, tanpa uluran bantuan dan keberpihakan pasar, manufaktur lokal yang telah membangun kedalaman industry akan sulit bertahan.

“pemerintah harus melihat mana yang paling mendesak untuk jangka pendek, menengah, dan panjang penyelamatan pelaku industry dan bisnis dalam krisis saat ini. Pemerintah jangan sampai mengambil langkah sporadic dan membuka selebar-lebarnya pelaku industry yang totalitas hanya berorientasi impor, padahal tidak melakukan inveestasi apalagi kedalam industry,” ujarnya