Cirebon, 19 Agustus 2020 – Supriyadi terpilih sebagai Ketua Umum HIMKI yang baru menggantikan Ketua Umum sebelumnya Ir. Soenoto dalam Musyawarah Nasional HIMKI ke-2 yang diselenggarakan di Hotel Santika Cirebon pada 18-19 Agustus 2020 dengan tema “Membangun Organisasi yang Solid, Mandiri dan Bersih sebagai Syarat Bisa Akselerasi dalam Era Perubahan”. Supriyadi dalam masa kepengurusan sebelumnya menjabat sebagai Dewan Penasehat DPP HIMKI.

Dalam pidato perdananya, Supriyadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan anggota HIMKI yang telah mempercayakan tampuk pimpinan HIMKI kepada dirinya. Supriyadi bertekad untuk membuat HIMKI menjadi kapal yang lebih besar yang merangkul semua pihak, membuat DPD-DPD HIMKI menjadi lebih kuat dan kemandirian financial organisasi HIMKI.

Musyawarah Nasional HIMKI diadakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang kemudian diamandemen pada Munas HIMKI ke-2 menjadi 3 (tiga) tahun. Munas diselenggarakan untuk merubah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan memilih dan menetapkan 7 anggota Tim Formatur dari peserta Munas untuk menyusun dan membentuk kepengurusan lengkap Dewan Pimpinan Pusat HIMKI.

Dalam Anggaran Rumah Tangga HIMKI Bab II mengenai Kekuasaan Tertinggi Organisasi Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Musyawarah Nasional adalah perangkat kekuasaan tertinggi organisasi yang terdiri dari perwakilan suara proporsional dari DPD yang sah, untuk digunakan pada saat Musyawarah Nasional.

 Pada pembukaan Munas, hadir Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, para stakeholder industri, dan mitra-mitra stategis HIMKI di tingkat nasional dan daerah, baik dari jajaran pemerintah maupun swasta dalam mendukung produsen/eksportir mebel dan kerajinan nasional.

Munas HIMKI ini mempunyai lima kekuasaan dan wewenang: memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional, menetapkan, mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, menetapkan kebijakan-kebijakan dan program kerja organisasi, menerima, menolak, dan

mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum, memilih dan menetapkan 7 orang anggota Tim Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus lengkap Dewan Pimpinan Pusat HIMKI.

Memajukan indutsri

HIMKI merupakan hasil peleburan dari dua organisasi industri mebel dan kerajinan, AMKRI dan Asmindo. Peleburan ini terwujud atas keinginan kuat dari Presiden RI Joko Widodo untuk menyatukan kedua asosiasi agar menjadi wadah tunggal yang kuat, besar dan dapat menjadi partner pemerintah yang kritis untuk mendorong daya saing produk mebel dan kerajinan di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Pembentukan HIMKI dideklarasikan pada tanggal 31 Mei 2016 di Jakarta yang pengukuhannya dilakukan pada tanggal 28 Juli 2016 di Gedung Kementerian Perindustrian Jakarta dan direstui oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada tanggal yang sama.

HIMKI didirikan atas dasar kesamaan visi, misi dan tujuan di antara para anggotanya untuk bersama-sama memajukan industri mebel dan kerajinan nasional. Organisasi ini diharapkan menjadi institusi yang aspiratif dan akomodatif dengan semangat kesetaraan di antara sesama anggotanya.

HIMKI sebagai perhimpunan pelaku usaha di sektor industri permebelan dan kerajinan, dalam arti seluas-luasnya, menyadari tanggung jawabnya untuk membina dan mengembangkan kerjasama yang serasi, mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan ikut serta melaksanakan pembangunan nasional di bidang ekonomi.

HIMKI terus melakukan pengembangan dan penguatan industri mebel dan kerajinan nasional, yang meliputi terjaminnya keberlangsungan supply bahan baku dan penunjang, desain dan inovasi produk, peningkatan kemampuan produksi, pengembangan sumber daya manusia, promosi dan pemasaran, serta pengembangan kelembagaan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi industri mebel dan kerajinan nasional.

Bagi HIMKI, industri mebel dan kerajinan nasional adalah industri yang sangat penting mengingat industri ini merupakan bantalan ekonomi yang kuat pada saat kondisi ekonomi seperti saat ini dan menjadi jalan keluar negara dalam penyerapan tenaga kerja. Sebab sampai saat ini industri mebel dan kerajinan tetap eksis dan menghasilkan

devisa bagi negara di saat industri lain terkena imbas krisis, karena industri ini didukung oleh local content yang cukup besar.

 Tetap optimis

HIMKI optimistis bahwa industri ini akan terus mengalami pertumbuhan. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki bisa dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di Kawasan Regional ASEAN. Dengan ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah besar, industri ini mestinya menjadi industri yang tangguh.

Namun demikian, masih adanya kebijakan kontraproduktif yang membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang. Di atara kebijakan itu adalah masih adanya sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah. Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam karena untuk mengurus SVLK dan beberapa ijin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar.

HIMKI merasa prihatin dengan masih adanya pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor log dan bahan baku rotan dengan berbagai alasan. Mereka menginginkan ekspor log dan bahan baku rotan karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan.

Jika mengacu pada matrik pengembangan industri mebel dan kerajinan nasional mengenai pengamanan bahan baku sebagai jaminan penunjang utama terjadinya pertumbuhan industri, yang digagas HIMKI, maka  adanya  rencana membuka keran ekspor log dan bahan baku rotan harus dicegah karena bahan baku tersebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap bahan baku rotan. Ekspor bahan baku sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah.

Cirebon, 19 Agustus 2020

 Supriyadi

Ketua Umum