JAKARTA , KOMPAS.com - Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyepakati upaya-upaya untuk menggenjot ekspor furnitur dan kerajinan menjadi dua kali lipat.

"Kami sangat mendukung keinginan pemerintah melipatduakan nilai ekspor furniture dan kerajinan, karena peluang kearah itu terbuka lebar namun harus ada upaya upaya untuk mencapainnya," ujar Ketua Umum HIMKI Ir. Soenoto dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2020).

Soenoto menjelaskan HIMKI telah mencatat nilai ekspor barang furnitur dan kerajinan pada tahun 2019 mencapai 2,5 miliar dollar AS dan menargetkan sebesar 5 miliar dollar AS pada 2020.

Dalam pertemuannya yang dilakukan dengan Kemenkop UKM Teten Masduki ia memaparkan ada 10 rekomendasi yang diusulkan HIMKI agar ekspor furniture dan kerajinan ini bisa naik dua kali lipat. Pertama adalah kecukupan pasokan bahan baku khususnya rotan dan kayu sebagai jaminan ketersediaan pasokan ke industri barang jadi. Untuk itu HIMKI mendukung rencana pemerintah untuk lebih mengaktifkan Badan Penyangga Rotan dan Kayu yang sebenarnya sudah ada.

"Kita telah mengusulkan regulasi kewajiban menanam kayu perkakas bagi HPH, soal regulasi SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) juga telah diusulkan berlaku di hulu saja. Kalau sekarang kan di hilir juga diwajibkan," kata Soenoto.

Kedua, bantuan atau subsidi peremajaan alat dan teknologi produksi agar bisa menopang akselerasi dan efisiensi proses produksi. Ketiga, inovasi dan pengembangan desain (design center) dan perlindungan desain melalui HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Keempat, kebijakan suku bunga pinjaman yang wajar sehingga bisa menjadi salah satu dasar untuk memiliki daya saing.

"Suku bunga perbankan yang sampai ke kita masih 12,6 persen, jauh lebih besar dibanding pesaing kita seperti Vietnam yang 8,7 persen atau China yang cuma 5,6 persen," jelasnya.

Kelima, penegakan hukum atas illegal logging yang memganggu stabilitas pasokan bahan baku. Keenam, pengurangan tarif pajak.

Ketujuh, pengembangan kluster modern yang terintegrasi terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pusat industri furnitur dan kerajinan. Kedelapan, regulasi dan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan sehingga mendukung keberlangsungan industri furniture dan kerajinan.

Kesembilan, pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM. Terakhir, promosi dan pemasaran serta penetrasi pasar sebagai upaya mengenalkan produk dan meningkatkan citra produk Indonesia. "Tahun ini kami akan menggelar pameran di tujuh negara di Eropa, Timur Tengah dan Asia," jelas Soenoto.

Di Eropa pihaknya akan menggandeng lembaga distributor furnutur Eropa yang berpusat di Brussel Belgia dan beranggotakan 100.000 distributor khusus furniture dan kerajinan.

Sementara itu Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Veronica br Simanungkalit menambakan, Kemenkop dan UKM mendukung upaya-upaya yang dilakukan HIMKI. Pun pihaknya akan menyiapkan kebijakan agar target ekspor furnitur dan kerajinan ini bisa naik dua kali lipat. 

Selain bambu, Kemenkop dan UKM juga akan mendorong furnitur dan kerajinan berbahan non kayu, seperti eceng gondok dan tanaman-tanaman peredu lainnnya yang bisa dijadikan produk-produk khas dan bernilai tinggi.*