Klaten - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ekspor furnitur digenjot dua kali lipat sampai 2024. Langkah itu dilakukan untuk memperbaiki neraca perdagangan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop- UKM), Teten Masduki menjelaskan, Presiden Jokowi sudah meminta dirinya untuk mendorong ekspor furnitur.

”Beliau meminta kalau bisa ekspor kita, termasuk furnitur sampai 2024 naik dua kali lipat. Karena saat ini kita butuh dolar agar neraca perdagangan kita lebih baik,” jelas Teten di sela-sela kunjungan ke, Klaten, Senin (3/2).

Kunjungan Menkop-UKM diterima Bupati Klaten, Sri Mulyani dan jajarannya serta para pengusaha dan perajin UKM. Pada kesempatan itu, Teten selain melihat produksi PT. Wisanka juga berdialog dengan perajin UKM. Menurut Teten, salah satu unggulan untuk menaikkan ekspor adalah furnitur karena permintaan pasar masih besar.

Jateng adalah sentranya sehingga pemerintah mengajak pelaku usaha sektor itu untuk mengembangkan kapasitas produksi agar membantu mencapai target yang disampaikan Presiden Jokowi. Kementeriannya sudah berkeliling ke berbagai wilayah, mulai dari Kendal, Semarang, Solo, Sukoharjo, dan Klaten.

”Pemerintah ingin mengetahui apa yang diperlukan pengusaha untuk mendorong kenaikan ekspor. Di Klaten, ternyata ada model bisnis kemitraan antara pengusaha dan UKM di sektor furnitur,” kata Teten. Model kemitraan itu, menurut Teten, sangat tepat untuk menguasai pasar dan menggerakan UKM. Kementerian akan mendukung agar bisa menjawab tantangan. Dia yakin sektor furnitur sudah lengkap mulai hulu sampai hilir. ”Namun kalau berbicara rantai pasok ada masalah soal bahan baku yang harus kita cari solusi. Kalau pembiayaan saya yakin tidak masalah,” lanjutnya.

Dicarikan Solusi

Teten menambahkan, saat ada perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, di sektor manufaktur furnitur justru ada keuntungan yang sangat besar. Sebab ekspor Indonesia baru 1,7 juta dolar AS, sementara pasar ekspor furnitur dunia sebesar 1, 2 triliun dolar AS. Selain masalah bahan baku, juga masalah pembiayaan, modernisasi peralatan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Teten, masalah-masalah tersebut sudah didata untuk dicarikan solusinya. Terkait dampak virus korona pada ekspor UKM, Teten enggan berkomentar dengan alasan kewenangan ada pada Menteri Luar Negeri. Dikatakan, sudah ada koordinasi dan dirinya tidak boleh ngomong soal itu.

Salah seorang perajin UKM, Yusuf Effendi saat berdialog dengan Menkop-UKM mengungkapkan, selama ini perajin tidak punya akses untuk ekspor dan fasilitas pameran. Padahal produknya dijual di Bali dan Yogyakarta sehingga yang didapat cuma profit di hilir tidak dari hulu.

”Sejak dulu sebelum ada industri modern kami industri UKM kayu, bambu, dan cor logam. Tapi selama ini belum pernah dibantu pemerintah sehingga terpaksa kita pajang di pinggir jalan,” terangnya. suaramerdeka.com