Kumparan.com – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendesak pemerintah untuk segera menghapus aturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk sektor hilir. Sebab, keberadaan SVLK di sektor hilir membuat daya saing industri furnitur dalam negeri lesu, kalah dari industri mebel Vietnam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) HIMKI, Abdul Sobur mendesak pemerintah untuk menghapuskan SVLK di sektor hilir pada tahun ini. Regulasi SVLK sudah menjadi aturan mandatori sejak 1 September 2009. SVLK merupakan salah satu persyaratan yang diwajibkan kepada pelaku usaha untuk ekspor.

"Karena ada janji dari pemerintah untuk menghapus SVLK semoga tahun ini. Enggak nyeberang ke tahun depan. Karena dokumen sudah di meja Kemendag. Tinggal di-approve saja," katanya kepada kumparan saat ditemui di Ho Chi Minh, Vietnam, Jumat (29/11/2019).

Pria yang akrab dipanggil Sobur ini bilang jika negara-negara yang industri furniturnya maju tidak menggunakan aturan SVLK. Belum lagi, pelaku usaha dari industri furnitur kerap kali mengeluhkan banyaknya waktu dan biaya yang terbuang pada saat mengurus SVLK.

"Justru biaya yang paling mahal itu adalah proses menuju SVLK. Itu kan harus menyiapkan sejumlah persyaratan yang panjang. Nah setelah beres dapat SVLK kan harus bayar Rp 40 juta, ada yang Rp 80 juta. Tapi rata-rata Rp 40 juta (diperbarui selama dua tahun)," imbuhnya.

Sobur menekankan, sektor hulu yang merupakan bahan baku untuk kebutuhan produksi furnitur telah mendapatkan SVLK. Sehingga, dengan jaminan SVLK yang telah dilakukan di hulu sudah tidak perlu lagi ada persyaratan SVLK di sektor hilir. Abdul Latif