Bisnis.com, JAKARTA - Guna mendorong perkembangan industri furnitur berorientasi ekspor, pemerintah berupaya menarik investor China ke Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan jemput bola kepada para pengusaha furnitur dari China. Hal ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Kementerian Perindustrian.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, upaya jemput bola dilakukan untuk memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Tensi perang dagang yang masih tinggi membuat pengusaha China akan melakukan relokasi ke Kawasan Asia Tenggara.

Menurut Thomas, kondisi perang dagang yang tak kunjung mereda adalah saat yang tepat bagi pengusaha furnitur China berinvestasi di Indonesia. Sudah saatnya negeri tirai bambu beralih dari “the world’s factories” menjadi negara basis industri-industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.

“Pemerintah Indonesia mengundang pengusaha-pengusaha RRT khususnya di bidang furnitur untuk melakukan kunjungan ke Indonesia. BKPM bersama-sama Kementerian Perindustrian, asosiasi usaha dan Pemda akan mengupayakan courtesy meeting di Indonesia sekiranya diperlukan. Kami juga akan mengatur beberapa kunjungan lokasi dan pabrik untuk menjajaki lokasi pengembangan klaster industri furnitur dan kemungkinan kolaborasi dengan industri furnitur lokal," jelas Thomas melalui keterangan pers yang diterima pada Selasa (15/10/2019).

Saat ini, lanjut Thomas, pemerintah tengah fokus mengembangkan Provinisi Jawa Tengah sebagai basis industri furnitur berorientasi ekspor dalam skala besar. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan pengembangan ini dilakukan di lokasi-lokasi potensial lainnya.

Meskipun realisasi investasi RRT ke Indonesia secara umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, Thomas mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti antara lain jaminan ketersediaan bahan baku kayu dan rotan, relaksasi ketentuan impor mesin (relokasi), dan bahan baku industri furnitur.

Selain itu, dukungan pemerintah daerah terutama dalam hal percepatan dan kemudahan dalam pembebasan lahan di lokasi-lokasi yang akan dikembangkan juga masih perlu dibenahi. Pemerintah juga masih harus membenahi ketersediaan tenaga kerja terampil melalui penyediaan pendidikan vokasi, mempermudah penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta jaminan keamanan dan perlindungan bagi investasi skala besar.

Oleh karena itu, diseminasi kepada publik secara terukur dan terus-menerus mengenai dampak positif investasi China di Indonesia perlu diintensifkan.

Selain itu, perlu multiplier effect dan trickling down effect kepada masyarakat pada umumnya, serta pengusaha lokal pada khususnya, benar-benar dapat terwujud.

Mengingat kultur bisnis investor China yang amat bergantung pada restu dari pemerintah setempat, Kepala BKPM bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Provinsi Guangdong, Ouyang Weimin dan Wakil Walikota Foshan, Tan Ping untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang khususnya mendorong investasi perusahaan furnitur mereka ke Indonesia.

Selain itu, ia juga telah melakukan pertemuan one-on-one dengan para pengusaha besar industri furnitur serta kegiatan Forum Bisnis yang dihadiri 150 pengusaha besar furnitur dari wilayah Provinsi Shandong dan Provinsi Guangdong yaitu dari Dongguan, Foshan, Shenzen, dan Guangzhou.*