INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah terus berupaya meningkatkan ekspor mebel produk kayu dan rotan sehubungan terbukanya peluang di sektor itu sebagai imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS) - China.

"Sore hari ini saya ingin lebih mengkonkretkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada terutama dalam rangka peningkatan ekspor mebel dan produk-produk kayu dan rotan dari negara kita karena kita lihat ada sebuah peluang besar yang bisa kita manfaatkan dalam waktu ke depan," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat memimpin rapat terbatas bertopik "Peningkatan Ekspor Permebelan, Rotan dan Kayu" di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurut Presiden, Bank Dunia menginformasikan bahwa industri mebel produk kayu dan rotan memiliki peluang masuk untuk mengisi pasar-pasar yang ditinggalkan. Untuk memanfaatkan hal tersebut, Presiden berharap ada langkah konkret yang diberikan kementerian untuk mendorong ekspor mebel produk kayu dan rotan.

"Saya kira kesempatan itu sangat besar sekali dari pasar yang dulunya diisi oleh Tiongkok kemudian ditinggalkan karena perang dagang. Inilah yang menjadi kesempatan kita," ungkap Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk melakukan langkah-langkah konkret agar kebijakan di Kementerian/Lembaga memberikan dukungan maksimal untuk memanfaatkan peluang ini sehingga apa yang diinginkan para pengusaha, utamanya di dunia mebel dan rotan bisa direalisasikan.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, total ekspor industri furnitur Indonesia pada 2018 sebesar Rp24 triliun atau naik sebesar 4 persen dari tahun sebelumnya.

Hadir dalam rapat itu, antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung.

Selanjutnya, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menlu Retno Marsudi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan pimpinan asosiasi.*