Bali – Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) optimis industri mebel dan kerajinan akan terus mengalami pertumbuhan. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dikelola dengan baik. 

"Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di kawasan regional ASEAN. Dengan ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, SDM yang terampil dalam jumlah besar, industri ini mestinya menjadi industri yang tangguh," kata Sekretaris Jenderal HIMKI Abdul Sobur di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Bali.

Namun, terang Sobur, masih adanya kebijakan yang kontradiktif membuat industri mebel dan kerajinan nasional kurang berkembang di antaranya, sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah. "Dengan pemberlakuan SVLK membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam, karena untuk mengurus SVLK dan beberapa izin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar," terangnya.

Untuk itu, lanjut Sobur, kalangan pengusaha yang bergerak di sektor industri mebel dan kerajinan yang tergabung dalam HIMKI telah meminta agar pemerintah menghapus pemberlakuan SVLK untuk industri mebel dan kerajinan. Menurutnya, kebijakan penerapan SVLK berdampak pada tidak maksimalnya kinerja ekspor nasional mengingat rumit dan mahalnya pengurusan dokumen tersebut.

"Padahal saat ini, industri mebel tengah bersaing ketat dengan pelaku industri mebel mancanegara seperti Malaysia, Vietnam, China, dan beberapa negara produsen di kawasan Eropa dan Amerika," kata Sobur.

Selain penerapan SVLK, lanjut Sobur, pihaknya juga meminta pemerintah untuk menutup ekspor log. "Jika mengacu pada matrik terjadinya pertumbuhan industri, maka adanya rencana membuka keran ekspor log harus dicegah karena beberapa bahan baku tresebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap bahan baku rotan," kata Sobur.

Menurutnya, ekspor bahan baku sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Diakui Sobur, adanya desakan dibukanya kran ekspor log dan bahan baku rotan menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi, mengingat bahan baku kayu yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri dalam negeri.

"Dengan demikian, apabila kran ekspor bahan baku dibuka akan terjadi penurunan daya saing industri nasional. Disisi lain, kebijakan ekspor log bertolak belakang dengan kebijakan yang ditempuh banyak negara di dunia sebagai penghasil kayu gelondongan seperti, Brasil, Amerika Serikat, Ukraina, Malaysia, dan lainnya," ungkap Sobur.

Dijelaskan Sobur, pemasaran, promosi, dan penetrasi pasar masih menjasi masalah yang saat ini dihadapi oleh industri mebel dan kerajinan nasional. Untuk itu diharapkan, terjadinya kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang terkelola dengan baik yang dilakukan di dalam maupun luar negeri dengan jadwal yang terprogram sepanjang tahun. 

Desain dan pengembangan produk merupakan kunci sukses untuk bersaing di pasar global. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas penunjang seperti Design center dan perlindungan desain (HAKI) sangatlah mutlak harus ada di wilayah-wilayah basis produksi sebagai syarat terjadinya kemandirian dalam hal suplai desain.

"Institusi desain dimaksud harus dikelola secara komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini mutlak diperlukan sebagai syarat utama terbentuknya daya saing industri yang ditopang oleh kualitas desain produk yang layak pasar," terangnya.

Dikatakan Sobur, pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM sangat penting bagi industri mebel dan kerajinan nasional. "Untuk itu diperlukan regulasi dalam upaya penyediaan dan pembinaan SDM terampil yaitu, program kerja yang disusun oleh pemerintah dan asosiasi dalam upaya menyediakan tenaga kerja trampil berpendidikan vokasi yang siap kerja di industri mebel dan kerajinan," paparnya. 
 
Dalam waktu dekat, kata Sobur, HIMKI juga akan membentuk perwakilan-perwakilan di daerah (DPD HIMKI) di 34 provinsi di Indonesia. Sampai akhir tahun 2019 direncanakan akan dibentuk DPD HIMKI Bantul, Palembang, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan akan segera terbentuk.

Saat ini, DPD HIMKI ada di DKI Jabodetabek, Bandung dan Priangan, Cirebon Raya, Semarang Raya, Jepara Raya, Solo Raya, D.I. Yogyakarta, Sleman Raya, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara dan Aceh.

Untuk penjualan lokal dan peningkatan ekspor produk mebel dan kerajinan nasional, HIMKI telah membentuk tim khusus yang mengelola dan mengkurasi produk yang akan dipilih yang akan mengisi showroom/toko homedecor untuk anggota HIMKI sebagai tempat berbelanja yang dibangun secara profesional dan menarik. Untuk itu, HIMKI telah memutuskan lokasi tersebut di Bali.*