Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia
Indonesian Furniture and Craft Industry Association
05 December 2017

Mengapa HIMKI Menentang Dibukanya Kran Ekspor Log dan Bahan Baku Rotan

Jakarta – Sampai saat ini masih ada pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor log dan bahan baku rotan dengan berbagai alasan, seperti rendahnya daya serap di dalam negeri, dan lain sebagainya. Mereka menginginkan ekspor log dan bahan baku rotan karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan.

Adanya desakan dibukanya kran ekspor log dan bahan baku rotan menimbulkan keresahaan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi, mengingat bahan baku kayu dan rotan yang ada di Indonesia sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri di dalam negeri, bahkan saat ini sudah semakin susah untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Dengan demikian, apabila kran ekspor bahan baku dibuka akan terjadi penurunan daya saing industri didalam negeri.

Mayoritas anggota HIMKI merupakan usaha kecil dan menengah, padat karya, yang tersebar di sentra-sentra industri mebel dan kerajinan akan terkena dampak langsung akibat kekurangan bahan baku kayu dan rotan. Bahkan industri ini bisa tutup dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang pada gilirannya menimbulkan kerawanan sosial.

Mengacu pada matrik pengembangan industri mebel dan kerajinan nasional mengenai pengamanan bahan baku sebagai jaminan penunjang utama terjadinya pertumbuhan industri, yang digagas HIMKI, maka  adanya  rencana membuka kembali keran ekspor bahan baku rotan harus kita cegah karena bahan baku tersebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Ekspor bahan baku sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah. Di sisi lain, saat ini indaustri mebel dan kerajinan rotan masih dalam tahap recovery.

Sepertti kita ketahui bersama, adanya kebijakan ekspor bahan baku rotan beberapa tahun lalu, telah membuat China dan Vietnam merebut market share Indonesia. Kedua negara tersebut tampil menjadi kompetitor Indonesia dan telah mampu menjual produk barang jadi rotan dengan harga yang lebih murah. Potensi market China yang besarpun (sebesar pasar Amerika Serikat dan Eropa) tidak dapat dipenetrasi Indonesia karena China memasok kebutuhan dari hasil industrinya sendiri.

Akibat keluarnya kebijakan pemerintah yang membuka ekspor bahan baku telah menghapus Trangsan, Sukoharjo, Jawa Tengah, dari peta sentra industri mebel dan kerajinan rotan nasional. Kelangkaan bahan baku ini juga telah menyebabkan para pengusaha industri rotan di Jepara, Jawa Tengah, Tengerang Banten, Lampung, Palembang, sentra-sentra industri rotan di Surabaya, dan beberapa sentra industri mebel di beberapa wilayah dalam skala kecil mengalami kesulitan memperoleh bahan baku.

Pada tahun 2011, Indonesia masih menjadi eksportir utama bahan baku rotan, diikuti oleh Singapura (diluar fakta bahwa Singapura tidak memiliki lahan/hutan yang ditumbuhi rotan). Pada akhir tahun 2011, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan. Namun demikian, sampai saat ini, Singapura masih menjadi eksportir utama bahan baku rotan, walaupun nilai ekspornya terus turun. Rotan yang diekspor Singapura disinyalir merupakan rotan ilegal yang berasal dari Indonesia. Artinya ketika kebijakan larangan ekspor rotan bahan baku diberlakukan, penyelundupan rotan terus terjadi.

Adanya wacana ekspor kayu gelondongan (log) merupakan langkah mundur mengingat pemerintah telah menggalakkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan dampak berganda (multiplier effect). Ekspor kayu bulat dan bahan baku rotan akan menguntungkan sebagian kecil pelaku usaha di bidang kehutanan, tetapi banyak pelaku usaha yang nilai ekspornya tinggi akan kekurangan bahan baku. Kebijakan pembukaan kran ekspor log dan bahan baku rotan juga akan menguntungkan negara-negara importir yang telah lama menunggu kebijakan itu untuk memenuhi pasokan bahan baku industri mereka.

Di sisi lain, kebijakan ekspor log bertolak belakang dengan kebijakan yang ditempuh banyak negara di dunia sebagai penghasil kayu gelondongan seperti Brasil, Amerika Serikat, Ukraina, Malaysia, dan lain-lain.

Stop Wacana Ekspor Log dan Bahan Baku Rotan

HIMKI meminta kepada pemerintah untuk tidak menindak-lanjuti dan menghapus wacana kembali dibukanya ekspor bahan baku kayu gelondongan (log) dan bahan baku rotan karena berpotensi menggerus permintaan ekspor mebel dan kerajinan dan merusak iklim industri dalam negeri. Dengan munculnya wacana saja sudah banyak potensi pindahnya permintaan produk mebel dan kerajinan ke negara lain.

Sejak muncul wacana dibuka kembalinya keran ekspor log dan bahan baku rotan, sentimen negatif pada industri mebel dan kerajinan mulai bermunculan. Negara sasaran ekspor dari Indonesia, mulai meragukan stabilitas produksi mebel dan kerajinan domestik, sehingga mulai memikirkan untuk beralih ke negara kompetitor.

Industri mebel dan kerajinan membutuhkan jaminan pasokan bahan baku dalam jangka panjang dan lestari. Dalam rangka pengembangan industri mebel dan kerajinan Indonesia serta meningkatkan ekspor mebel dan kerajinan Indonesia sebesar USD 5 (lima) miliar per tahun  dalam 4 (empat) tahun mendatang, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, HIMKI tetap mendukung Pemerintah terhadap Kebijakan larangan ekspor bahan baku berupa log, Kayu gergajian, rotan mentah/asalan, rotan poles, hati rotan serta kulit rotan sesuai dengan Permendag No. 44 Tahun 2012 dalam rangka menjamin pasokan bahan baku bagi industri barang jadi didalam negeri. Disamping itu juga kami mendukung kebijakan Pemerintah dalam  peningkatan nilai tambah produk didalam negeri, yaitu dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi sesuai UU No. 3 Tahun 2014.

Kedua, Pemerintah agar konsisten untuk mendorong ekspor produk barang jadi kayu dan rotan serta melarang ekspor produk kayu dan rotan dalam bentuk bahan baku untuk meredam keresahan para pelaku usaha yang bergerak di bidang barang jadi.

Ketiga, untuk meningkatkan kualitas produk mebel dan kerajinan, HIMKI bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM  Bidang Teknik Produksi dan Teknik Desain Furniture secara rutin setiap tahunnya, disamping itu juga secara rutin menyelenggarakan Lomba Desain Furniture tingkat Nasional maupun Daerah, sehingga para desainer terpacu untuk meningkatkan kualitas desain furniture.

Keempat, dalam rangka menyerap seluruh hasil produksi para pemungut rotan di daerah penghasil bahan baku, serta produksi kayu dari Hutan Tanaman (HTI, Hutan Rakyat), HIMKI mendukung kebijakan Pemerintah untuk mengundang dan atau mendatangkan para investor PMA/PMDN yang bergerak di bidang industri barang jadi kayu dan rotan di daerah-daerah sumber bahan baku, sehingga perekonomian di daerah sumber bahan baku akan meningkat dan masyarakatnya sejahtera.

Kelima, untuk meningkatkan penggunaan furniture rotan di dalam negeri, Pemerintah Pusat  agar mewajibkan kepada para Kepala Daerah (Bupati/Walikota) untuk menggunakan meja-kursi rotan bagi sekolah-sekolah (SD s/d SLTA) yang ada di wilayahnya dengan memanfaatkan dana APBN/APBD dan atau dana CSR dari BUMN/Swasta. maulana s jaelani