Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia
Indonesian Furniture and Craft Industry Association
11 April 2018

HIMKI Permasalahkan Beberapa Regulasi yang Hambat Industri Mebel dan Kerajinan

Dalam rangka pengembangan industri mebel dan kerajinan Indonesia, HIMKI bertemu dengan Kementerian Perindustrian. Pengurus HIMKI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Abdul Sobur, Wakil Ketua Umum Bidang Bahan Baku Albertus Kuswidiarso, Direktur Eksekutif Hasriyanto dan Public and Media Relations HIMKI Maulana S. Jaelani. Sedangkan dari Kementerian Perindustrian hadir Direktur Jenderal Industri Agro Panggah Susanto, Direktur IHHP Edy Sutopo, Kasubdit Kayu dan Rotan Mahardi Tunggul Wicaksono dan staf IHHP Yulis Anggunita.

HIMKI menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di industri mebel dan kerajinan Indonesia yang terkait dengan diterbitkannya regulasi di beberapa Kementerian yang menghambat produktifitas sektor industri ini. Selanjutnya, HIMKI juga akan beraudiensi dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Beberapa masalah yang dihadapi industri mebel dan kerajinan di antaranya munculnya wacana ekspor log kayu dan bahan baku rotan, mandatori penggunaan dokumen V-Legal (SVLK), larangan terbatas (Lartas) bagi impor bahan baku di KITE IKM, Lartas impor dan PI TPT, kurangnya dukungan pemerintah terhadap promosi dan pameran, perlunya pengembangan desain, dan lain-lain.

Dari banyaknya masalah yang dihadapi industri mebel dan kerajinan yang disampaikan ke Kementerian Perindustrian, pembahasan mengenai munculnya wacana ekspor bahan baku rotan yang paling banyak mendapat sorotan, sehingga menjadi perhatian khusus peserta rapat.

Adanya wacana pembukaan ekspor log kayu oleh Kementerian LHK sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Sedangkan kenyataan di lapangan saat ini, industri mebel dan kerajinan Indonesia masih kekurangan bahan baku kayu yang sangat dibutuhkan. Ketika ekspor bahan baku rotan dibuka pada tahun 2005, industri mebel rotan Indonesia menjadi hancur yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Untuk itu, HIMKI menolak keras adanya wacana pembukaan ekspor kayu log dan bahan baku rotan.

Berikut ini beberapa dasar hukum yang dilanggar jika terjadi ekspor log dan bahan baku rotan. Pertama, UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Kedua, PP No. 41 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Alam. Ketiga, Permendag No. 44 Tahun 2012 tentang Pelarangan Ekspor Bahan Baku Kayu. Keempat, Permendag No. 35 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan.

Jika wacana ekspor log dan bahan baku rotan direalisasikan, maka akan terjadi kelangkaan bahan baku yang berakibat meningkatnya harga bahan baku. Hal ini juga menghilangkan keunggulan komparatif atas ketersediaan bahan baku yang dimiliki Indonesia, dibandingkan dengan negara lain atau kompetitor. Hal tersebut akhirnya akan berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekspor mebel dan kerajinan khususnya yang berbasis kayu dan rotan di pasar global.

Dalam pertemuan dengan Kementerian Perindustrian tersebut, HIMKI mengajukan solusi untuk mengatasi masalah bahan baku ini. Pertama, mengundang investor asing untuk membangun industri mebel dan kerajinan Indonesia. Kedua, meningkatkan daya serap hasil industri dengan cara melakukan diversifikasi, misalnya dibuatkan aturan untuk memanfaatkan rotan sebagai bahan mebel di sekolah dan kantor-kantor pemerintah.

Atas usulan HIMKI, dalam waktu dekat Kementerian Perindustrian akan mengundang HIMKI dan APRI (Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia) untuk berdialog untuk membahas bahan baku rotan yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian.maulana s jaelani